Bandarlampung – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung mencatatkan data nilai operasi perhutanan sosial mencapai Rp211 miliar hingga September 2024.
"Terkait dengan komoditi perhutanan sosial tidak kayu, pada waktu ini masih terus banyak diminati seperti pala, cokelat, kopi, hingga lada. Yang semuanya ditanam melalui skema perhutanan sosial yang dikelola oleh petani hutan langsung," ujar Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Yanyan Ruchyansyah ke Bandarlampung, Jumat.
Dia mengatakan, hingga September 2024 tercatat jumlah total nilai proses perhutanan sosial di dalam Provinsi Lampung sudah ada mencapai Rp211 miliar.
"Nilai proses perhutanan sosial ini memang benar setiap tahun terus meningkat. Jadi pada 2022 sesudah itu nilai proses kegiatan ekonomi dari kelompok tani hutan mencapai Rp264 miliar atau tertinggi se Indonesia," kata dia.
Dia melanjutkan sedangkan nilai operasi perhutanan sosial pada 2023 mencapai Rp234 miliar.
"Peningkatan nilai proses perhutanan sosial ini akan terus bertambah hingga akhir Desember nanti, lalu kami perkirakan akan ada penambahan nilai yang mana signifikan lantaran memang benar belum dimasukkan datanya keseluruhan. Sebab data terakhir ke September belaka telah mencapai Rp211 miliar," ucap dia.
Menurut dia, dengan adanya peningkatan yang cukup progresif pada perhutanan sosial, yang tersebut terlihat dari nilai kegiatan perhutanan sosial. Maka skema perhutanan sosial akan terus berkontribusi positif di peningkatan ekonomi masyarakat dalam pinggir kawasan hutan.
"Melalui perhutanan sosial ini, berkontribusi membantu komunitas meningkatkan taraf hidup keluarga-keluarga petani untuk bisa saja mempunyai kemampuan perekonomian yang tersebut lebih lanjut baik, sekaligus menjaga kelestarian," tambahnya.
Diketahui untuk jumlah total setoran penerimaan negara bukanlah pajak (PNBP) provinsi sumber daya hutan (PSDH) Lampung pada 2022 berjumlah Rp762,8 miliar sedangkan di 2023 mencapai Rp303,5 miliar.
